6 Langkah Pembentukan Jamaah Produksi sebagai Solusi Masalah Ekonomi Kerakyatan

Saat ini sudah disahkan UU no 6 tahun 2014 tentang desa yang di dalamnya mengatur Alokasi Dana Desa yang jumlahnya 10 % dari anggaran perimbangan. Untuk tahun ini saja berjumlah 104,6 T bagi 73.000 desa se Indonesia (sekitar 1,4 M per desa per tahun). Tentu hal ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi pengembangan ekonomi di aras desa. Namun bagaimana caranya?

Berikut ini adalah langkah-langkah strategis Jamaah Produksi yang terus diutarakan dan sedang diikhtiarkan oleh Ahmad Bahruddin, ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) Jawa Tengah.

1. Identifikasi anggota keluarga di RT Anda. Prioritaskan yang muda (umur 20 tahun ke atas) dan perempuan.

Misalnya di RT 02 RW 01 Kalibening Tingkir Salatiga. Ada keluarga Laminah yang beranggotakan dua orang; Laminah (Ibu) dan Wahidah (anak, 25 tahun). Maka undanglah Wahidah mewakili keluarga Laminah. Dan ada keluarga Bahruddin dengan anggota keluarga lima orang (tiga orang anak). Karena anak perempuannya baru berumur 17 tahun, maka undang anak laki-lakinya yang sudah berusia 22 tahun. Lalu keluarga Saefuddin (seluruh anaknya masih kecil), maka undang ibu Saefuddin untuk mewakili keluarga Saefuddin) dan seterusnya sehingga yang dominan mewakili keluarga nanti adalah yang muda dan perempuan.

Gerakan ini menekankan keterlibatan pemuda. Sejarah telah membuktikan bahwa peran pemuda dalam perubahan menjadi sangat signifikan. Dari gerakan Boedi Oetomo 1908 yang diprakarsai oleh para mahasiswa STOVIA yang sudah kita nyatakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, Konggres Pemuda II 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda dengan semangat persatuan melawan kolonialisme, ‘pemaksaan’ para pemuda sehingga diproklamirkan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, sampai dengan gerakan penggulingan Soeharto dengan totalitarianismenya pada tahun 1998 oleh para mahasiswa.

Prioritas perempuan juga penting agar budaya yang memposisikan perempuan lebih banyak di ranah domestik bisa berkembang ke ranah publik.

Pastikan seluruh keluarga miskin di RT setempat sudah diundang. Kemungkinan besar, akan ada banyak keluarga miskin yang tidak mau menghadiri undangan anda, demikian juga atau bahkan dari keluarga mampu. Namun anda jangan pernah menyerah dan putus asa, pada kesempatan lain pasti akan bergabung. Dan ketika yang bergabung masih kurang dari 20 keluarga, tetap jangan menambah dari RT sebelah. Jangan mentolerir dari RT sebelah bergabung di RT anda kecuali hanya ikut belajar mengorganisir.

2. Fasilitasi musyawarah bersama membentuk kelompok usaha produksi (Jamaah Produksi / JP)

Format kelompoknya adalah kelompok produksi bukan dagang dan simpan pinjam. Biasanya bentuk kelompok yang disepakati pada setiap pengorganisasian kelembagaan ekonomi produktif selalu simpan pinjam. Untuk gerakan pemberkuasaan rakyat yang kami ajukan ini menolak bentuk simpan pinjam. Nanti setelah JP ini berdiri di tiga RT atau lebih akan membentuk kelompok simpan pinjam yang posisinya di sekunder. Atau JPnya berbadan hukum koperasi produksi primer dan yang koperasi simpan pinjamnya atau serba usahanya yang sekunder. Koperasi sekundernya ini nanti sekaligus akan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Sehingga kepemilikan BUM Desa ini oleh JP dan kepemilikan JP oleh sebagian besar rakyat miskin.

Lebih bagus lagi kalau usahanya mengintegrasikan pertanian, peternakan, dan kehutanan (integrated agro sylvo pastoral). Bahkan sebagaimana disampaikan Jokowi saat debat capres usaha ternak yang dipadukan dengan pengelolaan kotoran ternak melalui gas digester akan sekaligus dapat mendukung kemandirian energi. Model pertanian yang mengintegrasikan usaha ternak berikut gas digester ini sudah dipraktikkan oleh Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) dengan program unggulannya Integrated Organic Farming (IOF) bahkan secara khusus program BIRU (Biogas Rumah) kerjasama dengan Hivos Belanda yang membantu dua juta rupiah per unit, SPPQT sudah membangun sekitar 500 unit biogas digester.

Kalau saja ada bantuan lagi dari alokasi dana desa taruh sebesar Dua Juta Rupiah lagi per unit, maka akan banyak sekali petani yang berminat karena yang harus dikeluarkan oleh petani tinggal tenaga gali lobang, laden tukang batu ahli dst. Taruh satu desa ada 50 petani yang berminat, maka desa hanya mengeluarkan uang 100 juta dan akan berkontribusi yang luar biasa terkait dengan ketersediaan pupuk organic, energy gas yang seratus persen mencukupi kebutuhan keluarga, dan bahkan ikut meredusir besar-besaran pemanasan global. Karena membakar Metana menjadi Karbondioksida. Diketahui daya rusaknya Metana pada lapisan ozon itu 21 kali lipat dari Karbondioksida.

3. Segera susun rencana usaha yang berbasis pada sumber daya setempat

Rencana usaha yang disusun harus semaksimal mungkin didanai dari kekuatan anggota JP sendiri dan ajukan ke pemerintah desa menanggung permodalan dari keluarga miskin.
\
Misalnya, yang berkumpul dan bersepakat mendirikan JP ada 30 KK, dari 30 KK itu 25 KK diantarnya adalah keluarga miskin (pastikan 25 KK ini adalah seluruh keluarga miskin di RT setempat) lalu masing-masing KK disepakati wajib setor modal Rp 4 juta. Karena yang 25 KK tidak sanggup setor sama sekali, mintakan ke pemerintah desa Rp 100 juta untuk 25 KK.

Ada kemungkinan besar dari keluarga mampupun menyatakan meminta bantuan dari pemerintah juga. Jika yang terjadi seperti ini, anda harus menolak dengan tegas. Tidak ada toleransi bantuan untuk orang kaya! Tetapi tetap jangan pernah memusuhi mereka, tetaplah bersikap simpatik. Terus jangan pernah menyerah dan jelaskan, bahwa sudah seharusnya kita hidup di dunia ini untuk bergotongroyong dan saling membantu. Tentu yang berkecukupan harus membantu yang berkekurangan. Yakinlah suatu saat nanti pasti akan bergabung dengan gerakan “amalus-sholih” ini.

Jelaskan dan yakinkan pada pemerintah desa bahwa pembiayaan ini dilakukan setelah dipastikan bahwa rencana usaha yang disusun bersama adalah rencana usaha yang layak berdasarkan penilaian dari ahli yang independen. Konsultasikan rencana usaha JP ini pada orang yang menguasai.

Pertemuan pembentukan JP sampai penyusunan rencana usaha yang layak ini dimungkinkan akan memakan waktu yang cukup lama (beberapa kali pertemuan). Untuk itu, kebutuhan pendanaan pertemuannya kalau tidak bisa dipenuhi secara swadaya oleh 5 keluarga mampu itu, mintalah bantuan ke pemerintah desa setempat. Tetapi usaha melobi pada keluarga mampu harus terus dilakukan karena inilah esensi dari dakwah (amar ma’ruf).

Pemerintah desa juga sangat dimungkinkan tidak serta merta akan mendukung gerakan kita ini, kecuali kalau anda sendiri adalah bagian dari pemerintah desa atau bahkan kepala desa itu sendiri. Bagi pemerintah desa yang tidak mau mendukung gerakan ini pasti punya banyak alasan, antara lain kebijakan dari pusat tidak/belum mengatur. Memang PP nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa justeru terkesan memandulkan UU Desa.

Maka jelaskan bahwa alokasi dana desa yang telah diamanatkan UU Desa sudah semestinya sebesar-besarnya untuk keberdayaan rakyat, dan langsung klaim saja bahwa Jokowi, presiden terpilih sudah bersepakat mengembangkan Gerakan Jamaah Produksi untuk Desa Berdikari ini ketika berkunjung ke Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah (KBQT) di Kalibening Salatiga Jawa Tengah pada tanggal 15 Mei 2014. Sampaikan juga ketika memulai gerakan ini di Salatiga, yang membuka pelatihan untuk pendamping JP bagi seluruh kelurahan eks desa se Salatiga adalah ketua KPK Abraham Samad pada tanggal 2 Oktober 2013.

4. Kelola usaha JP ini dengan sebaik-baiknya dan segera hentikan berharap dapat bantuan dari Negara lagi. Bantuan awal 100 juta harus anda nyatakan lebih dari cukup.
Segera anda rancang pengembangan usaha ini dengan kerja keras, pasti nanti aka ada banyak lembaga keuangan yang menawarkan permodalan untuk pengembangan usaha ini. Batas minimal perkembangan volume usaha ini adalah ketika usaha ini sudah mampu menampung seluruh keluarga miskin untuk bekerja di “perusahaan” kita sendiri ini.

Segera sosialisasikan ke RT sebelah agar meniru gerakan JP di RT anda ini. Untuk inilah di depan tadi dinyatakan jangan menerima dari keluarga RT sebelah dengan maksud RT sebelah juga mau melaksanakan gerakan JP ini. Dan pasti, setelah gerakan JP ini berkembang, RT sebelah dan seluruh RT di desa anda di Kabupaten anda dan seluruh desa/kabupaten di seluruh Indonesia akan mengikuti jejak gerakan JP di RT anda ini.

Setelah berkembang lebih dari tiga RT langsung dibentuk kelembagaan ekonomi produktif level sekunder. Kalau di JP di RT berbadan hukum koperasi produksi primer, maka di level desanya berbadan hukum koperasi serba usaha sekunder yang menyelenggarakan juga simpan pinjam. Pendiri koperasi sekunder ini adalah JP yang notabene koperasi primer. Dengan demikian, dari sisi pembiayaan modal usaha akan bisa dipenuhi oleh koperasi sekunder yang sekaligus menjadi BUM Desa.

Bentuk koperasi serba usaha ini sudah diperbolehkan lagi karena UU nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang melarang bentuk koperasi serba usaha sudah dibatalkan MK pada tanggal 28 Mei bulan kemarin. Sekarang kembali lagi ke UU nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatur koperasi serba usaha.

Sampai disini ketika gerakan JP ini sudah meluas terimplementasikan di seluruh nusantara raya ini, mimpi Soekarno dengan Tri Sakti-nya yang salah satunya adalah berdikari di bidang ekonomi dan mimpi Hatta tentang koperasi yang berjiwa kegotongroyongan bisa kita bilang sudah berada di depan mata.

5. Selenggarakan pertemuan periodik mingguan di RT.

Pertemuan ini tidak harus diadakan secara husus tetapi bisa bahkan lebih baik diintegrasikan dengan tradisi yang sudah ada seperti musyawarah RT, Yasinan RT, PKK RT, dan seterusnya. Kalau selama ini misalnya yasinan RT hanya kegiatan baca surah yasin ditambah tahlilan ngirim doa pada leluhur, maka harus ditingkatkan ada musyawarah membahas usaha yang sudah dilakukan. Untuk itu ketika menyusun proyeksi cashflow sebaiknya dibuat mingguan kalau pertemuannya juga mingguan, sehingga usahanya berikut target-target capaiannya akan selalu dievaluasi seminggu sekali.

Pertemuan RT ini juga manfaatkan menjadi media pendidikan kritis. Melalui pertemuan ini tampung segala keluh kesah warga atas ketidakadilan dan keserakahan manusia lebih-lebih ketika dilakukan oleh penguasa. Juga tampung dan dokumentasikan gagasan-gagasan cerdas dari warga sehingga sangat dimungkinkan bermunculan yang namanya indigenous knowledge and technology (pengetahuan dan teknologi asli) dari rakyat jelata.

Ketika dinamika permusyawaratan ini berkembang, lahirnya istilah demokrasi di Negara kota (city state) Athena di Yunani 2500 tahun yang lalu yang melahirkan juga great indigenous ide yang sampai sekarang dibaca orang di seluruh dunia seperti ide Republic dari filsuf besar Plato akan berulang di RT-RT diseluruh Indonesia.

Juga mimpi sukarno berdaulat di bidang politik dan berkepribadian di bidang budaya melengkapi Trisakti Soekarno setelah di depan tadi berkepribadian di bidang ekonomi bisa segera terwujud.

6. Setelah JP dan BUM Desa terwujud, siapkan kelembagaan pembelajaran bagi masyarakat warga (civil society) di aras desa.

Lembaga ini sekaligus menjadi sekretariat pegiat desa berdikari dan media belajar bagi anak-anak desa yang berkesulitan meneruskan pendidikannya ke SMP dan SMA (pendidikan kesetaraan setara SMP dan SMA).Salah satu indikator desa berdikari adalah adanya rumah pintar petani. Atau adanya lembaga yang mewadahi kegiatan pembelajaran pemuda desa. Lembaga ini memiliki posisi strategis dalam pengembangan desa.

Selain itu lembaga ini juga menjadi media belajar yang dapat memperkaya warga desa yang berkesempatan belajar di SMP dan SMA formal untuk bisa mempraktikkan ilmunya dengan mengintegrasikan pada konteks kehidupan desa. Media belajar ini diharapkan bisa menjadi center of excellence berkontribusi mewujudkan Desa berdikari.

Karena media pembelajaran ini juga menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, bisa juga akses dana pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sedemikian melimpah (untuk tahun depan sekitar 400 T) yang selama ini hanya tercurahkan untuk pendidikan formal (di sekolah), sangat sedikit untuk pendidikan non formal (di masyarakat) dan nyaris tidak ada untuk pendidikan informal (di keluarga).

Padahal inti gerakan pendidikan yang community based ini yang telah dipraktikkan oleh Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah (KBQT) di Kalibening Salatiga, pembelajarannya lebih banyak terfokus dan bersumber dari konteks kehidupan keluarga.

Bahruddin, Ganjar Pranowo dan Abraham Samad dalam pembukaan Pelatihan Jamaah Produksi (www.caping.lsdpqt.org)

Model Pelaksanaan Jamaah Produksi

Setelah dilantiknya Jokowi-JK sebagai presiden RI periode 2014 – 2019, kami upayakan gerakan Jamaah Produksi untuk Desa Berdikari ini masuk menjadi program nasional yang tentunya akan dilaksanakan melalui tahapan yang tersistimatis melalui serangkaian pelatihan berjenjang dari tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan. Bahkan akan kami usulkan diadakan kementerian husus pemberdayaan desa.

Sebagai model, kami sudah mengadakan pelatihan untuk pendamping JP bagi pendamping 13 kelurahan eks desa se kota Salatiga, masing-masing kelurahan dua orang pendamping, satu laki-laki dan satu perempuan, yang pembukaannya dilakukan oleh gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan ketua KPK Abraham Samad pada tanggal 2 Oktober 2013 tahun lalu. Juga serangkaian pelatihan untuk pendamping desa di tingkat kecamatan dari enam kabupaten di Jawa Tengah (satu kabupaten satu kecamatan) yakni; Tengaran (Semarang), Mojosongo (Boyolali), Limbangan (Kendal), Gajah (Demak), Sawangan (Magelang), dan Pulo Kulon (Grobogan).

Untuk Salatiga, sekarang ini sudah proses pendampingan JP di masing-masing kelurahan dari 13 kelurahan eks desa se Salatiga. Akan dilanjutkan bulan depan pelatihan bagi pendamping JP di Sembilan kelurahan yang lain.

Untuk enam kabupaten akan diadakan pelatihan sosialisasi Jamaah Produksi bagi kepala desa dan ketua BPD dari seluruh desa di enam kecamatan/kabupaten tersebut.

Pelatihan untuk pendamping desa di tingkat kecamatan ini disusul dengan pembentukan forum pendamping JP se kecamatan. Forum ini biasanya mengadakan pertemuan bulanan di kecamatan setempat. Jumlah desa di masing – masing kecamatan sekitar 15 desa. Karena jumlah peserta dari masing-masing desa dua orang (satu laki dan satu perempuan) maka jumlah pendamping se kecamatan berjumlah 30 orang. Angka 30 orang ini cukup efektif ketika mengadakan pertemuan, juga relatif mudah terjangkau karena tidak terlalu jauh dan semua pendamping memiliki sarana transportasi sepeda motor.

Bahkan untuk Salatiga pelatihannya dilaksanakan setiap sabtu dan minggu sampai 2,5 bulan (20 hari efektif) dan tidak dibagi per kecamatan karena jumlah kelurahan eks desa se Salatiga hanya 13 kelurahan (bahkan lebih sedikit dibanding satu kecamatan di Kabupaten). Penggunaan waktu Sabtu Minggu juga dirasa sangat efektif dan efisien karena tidak mengganggu waktu peserta baik yang sudah bekerja maupun yang masih kuliah. Hari senin sampai jumat bisa dimanfaatkan untuk berefleksi di lapangan dengan obrolan-obrolan bebas di kampungnya masing-masing. Hemat biaya karena tidak perlu menginap dan konsumsi makan besar cukup sekali (makan siang saja)

Tentu inisiatif dan pikiran-pikiran inovatif-progresif untuk kejayaan rakyat dari teman-teman sangat-sangat diharapkan. Karena hanya dengan gagasan-gagasan cerdas dan kerja keras bersama pemerintah, bangsa adil makmur yang beradab segera terwujud di bumi Nusantara Raya tercinta ini. [Zq]

*Sumber: https://www.facebook.com/ahmad.bahruddin.33/posts/10152541914516897