Memperluas Aktor Jaringan Perdamaian

Karena itulah, yang dilakukan adalah bukan menghapuskan konflik, pertikaian, dan perang. Justru yang lebih memungkinkan adalah memperbanyak dan memperluas aktor perdamaian di segala lapisan masyarakat.

Oleh: Khamami Zada

Gejolak Poso kembali membara setelah pecah konflik yang menelan korban jiwa dari pihak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Tampaknya konflik di Poso terus menjadi batu sandungan dalam mengembalikan Indonesia sebagai negara yang dulu dikenal ramah dan damai. Konflik di Poso semakin menegaskan bahwa benih-benih perdamaian belum sepenuhnya menjadi kerangka dasar dalam relasi sosial kemasyarakatan. Lengah sedikit saja, konflik terjadi. Itu sebabnya, kerangka perdamaian yang komprehensif hendaknya menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk menyelesaikan konflik Poso agar perdamaian sejati benar-benar terwujud.

Hampir dalam beberapa tahun belakangan ini, konflik di Indonesia muncul bak daun cendawan. Aspeknya pun sangat beragam. Ada konflik etnik, konflik politik, konflik agama hingga konflik memperebutkan sumber ekonomi dan sumberdaya alam. Di hampir konflik yang terjadi di beberapa daerah selalu saja ada nuansa perebutan sumber-sumber ekonomi dan politik. Sayangnya, faktor inilah yang tidak digarap oleh pemerintah. Akibatnya, penyelesain konfliknya pun berlarut-larut dan cenderung mengalami siklus gejolak-reda, gejolak-reda dan seterusnya.

Di sinilah pemerintah tampaknya tidak melihat akar masalah konflik, sehingga yang diselesaikan hanya kepada pihak-pihak yang bertikai. Lihat saja ketika awal konflik Poso terjadi hingga yang terakhir, selau saja yang dilakukan pemerintah adalah mengumpulkan tokoh-tokoh agama untuk mengupayakan perdamaian melaui sejumlah pertemuan dan dialog.  Perjanjian Malino I dan II sudah dibuat oleh para tokoh agama yang bertikai. Tapi apa hasilnya? Konflik terus saja terjadi. Ironisnya, pemerintah tidak beranjak dari solusi artifisial dengan menggelar pertemuan elitis di kalangan tokoh-tokoh agama. Dialog dengan tokoh-tokoh agama memang perlu ketika terjadi konflik, tetapi tanpa dibarengi dengan pencarian akar masalah konflik tidak akan menyelesaikan masalah. Soal ketidakmerataan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran sesungguhnya adalah kata kunci bagi setiap penyelsaian konflik.



Dari tingkat mikro, antarpribadi hingga tingkat kelompok, organisasi masyarakat, negara, semua bentuk hubungan manusia (sosial, ekonomi dan kekuasaan) mengalami pertumbuhan, perubahan, dan konflik. Sebagaimana dijelaskan Simon Fisher, Jawed Ludin, Sue Williams, Steve Williams, Dekha Ibrahim Abdi, dan Richard Smith (2001:4), konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu semua, semisal kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumberdaya serta kekuasaan yang tidak seimbang, yang kemudian menimbulkan masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan dan kejahatan.  Masing-masing tingkat saling berkaitan, membentuk sebuah rantai yang memiliki potensi kekuatan untuk menghadirkan perubahan, baik yang konstruktif maupun yang destruktif.

Dengan kompleksitas permasalahan yang melingkupi setiap terjadinya konflik mestinya pemerintah melakukan deteksi secara komprehensif agar penanganannya tidak parsial  dan sekedar mematikan api konflik yang sifatnya sesaat. Pemerintah sudah sepantasnya beralih dari paradigma penanganan konflik yang parsial ke paradigma yang komprehensif.

Harus disadari bersama bahwa kondisi konflik dan damai adalah dua sisi yang akan hadir dalam kehidupan umat manusia. Karena dunia ini ditakdirkan berpasang-pasangan; ada baik-buruk, gembira-sedih, miskin-kaya, tua-muda, besar-kecil, dan lain sebagainya. Maka, konflik yang dihadapi umat manusia tidak bisa dihapuskan. Konflik akan selalu ada menghampiri kehidupan manusia. Tak heran jika di setiap negara selalu saja ada konflik yang melibatkan aktor-aktor dari segala lapisan masyarakat, baik pelaku politik, tokoh agama, tokoh adat, pelaku ekonomi, aparat keamanan maupun masyarakat luas.

Karena itulah, yang dilakukan adalah bukan menghapuskan konflik, pertikaian, dan perang. Justru yang lebih memungkinkan adalah memperbanyak dan memperluas aktor perdamaian di segala lapisan masyarakat. Pendekatannya bisa dilakukan melalui dua strategi, yakni pendekatan struktural-elitis dan kultural-populis.

Jika pendekatannya struktural-elitis, maka yang dilakukan adalah menarik aktor-aktor perdamaian melalui tokoh agama, tokoh adat, pemimpin politik, dan pejabat negara. Argumennya, ketika para elite/pemimpin masyarakat sudah memiliki paradigma perdamaian, maka biasanya akan disebarkan ke umat dan jamaahnya.  Strategi ini berguna untuk membangun opini publik tentang pentingnya perdamaian di masyarakat.

Sementara jika pendekatannya kultural-populis, maka yang dilakukan adalah menarik aktor-aktor perdamaian dari bawah dengan cara membangun kesadaran pentingnya perdamaian bagi relasi sosial yang mereka hadapi di dalam masyarakat plural. Perdamaian adalah suatu kebutuhan bagi masyarakat plural yang selalu saja mengalami gesekan, kontestasi, dan perjuangan kultur dan ideologi. Strategi ini berguna untuk membangun basis yang akan bekerja secara efektif dalam upaya pencegahan konflik dan mewujudkan perdamaian.

Aktor-aktor perdamaian yang dilakukan dalam dua arah ini (elitis-struktural dan kultural-populis) akan semakin efektif jika dibarengi dengan kekuatan jaringan yang strategis. Dalam konteks inilah, pertemuan Global Forum yang bertajuk Power of Peace; Using the Tools of Information and Communication di Jimbaran, Bali, yang telah berakhir baru-baru ini memiliki kekuatan strategis untuk membangun jaringan bagi para pelaku perdamaian.

Rekomendasi Global Forum yang disepakati ke-105 tokoh dari 34 negara menjadi bagian terpenting dalam upaya menciptakan perdamaian global melalui upaya membangun sumber daya manusia media massa yang kokoh untuk menyebarluaskan  pemikiran, opini, pandangan, dan hasil nyata pemajuan perdamaian ke seluruh dunia. Dengan diseminasi perdamaian ke seluruh lapisan masyarakat, akan membangun kesadaran bersama pentingnya perdamaian bagi masyarakat plural.

Dengan kekuatan aktor dan jaringan perdamaian yang semakin meluas diharapkan konflik di beberapa daerah dan negara-negara lain dapat dicegah dan masyarakat semakin mendambakan perdamaian dengan menghindari aksi kekerasan dan pertikaian. [Bm]